Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
RIAU bukan daerah miskin. Migas, sawit, hutan, pelabuhan, dan jalur perdagangan strategis sudah lama menjadikan provinsi ini lumbung kekayaan nasional. Tapi pertanyaan klasik tak pernah usang: ke mana perginya kekayaan Riau?
Jawabannya kerap mengarah pada satu simpul: oligarki politik , ekonomi yang mengakar dan beranak-pinak.
Di Riau, relasi kuasa dan modal terlihat nyata. Politik mahal membuat kontestasi kekuasaan tak pernah benar-benar murah.
Kandidat butuh biaya besar, partai butuh logistik, dan di titik inilah pemodal masuk. Setelah menang, kebijakan sering kali “dibalas” dengan izin, proyek, atau pembiaran. Demokrasi berjalan, tapi arahnya kerap ditentukan oleh siapa yang membiayai, bukan siapa yang memilih.
Kekayaan alam Riau sebagian besar dikelola korporasi besar. Sawit, migas, kehutanan, hingga pelabuhan dikuasai segelintir pemain lama. Negara dan daerah hadir saat menarik pajak dan retribusi, tapi tampak ragu ketika harus tegas pada pelanggaran lingkungan, konflik lahan, atau kewajiban sosial perusahaan. Akibatnya, ketimpangan terasa telanjang: perusahaan untung, daerah bising oleh debu, banjir, jalan rusak, sungai dangkal / tercemar dan asap.
Oligarki pusat menetes ke daerah. Di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, anggaran, proyek, dan perizinan rawan menjadi ruang transaksi. Kasus demi kasus hukum yang menyeret pejabat hanyalah puncak gunung es. Yang lebih berbahaya adalah normalisasi praktik: seolah rente dan kompromi adalah bagian wajar dari pemerintahan.
Riau pun sering menjadi penonton di rumah sendiri. BBM, migas, dan hasil bumi keluar, tapi penerimaan daerah terbatas. Infrastruktur dibanggakan, namun angka kemiskinan dan pengangguran tetap membandel. Rakyat diminta sabar, sementara elite sibuk membagi kue kekuasaan.
Cakaplah jujur: membongkar oligarki di Riau tak cukup dengan jargon “bersih” dan “transparan”. Diperlukan keberanian politik untuk menata pendanaan politik, membuka kontrak dan izin ke publik, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta menguatkan ekonomi rakyat bukan sekadar menjadi figuran di tanah sendiri. Riau tak kekurangan sumber daya. Yang langka justru keberpihakan. Selama kuasa dan modal terus bersekutu tanpa pengawasan, negeri ini akan tetap kaya di atas kertas, miskin di rasa keadilan. Negeri bertuah bukan untuk segelintir, tapi untuk seluruh rakyatnya.**
