Latest Posts

BMKG Prediksi Hujan Lebat Guyur Riau Sore Ini

Tue, 25 Aug 2026 09:14:21 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah Riau pada Selasa (25/8/2026). Di tengah kondisi tersebut, hujan berpeluang turun di beberapa daerah dan diharapkan membantu mengurangi konsentrasi asap serta memperbaiki kualitas udara.

BMKG memprakirakan hujan ringan hingga sedang mulai terjadi siang hingga malam hari. Potensinya meluas ke Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru.

Forecaster On Duty BMKG, Bella R. Adelia, mengatakan hujan paling berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari.

“Potensi hujan ringan hingga sedang masih ada di sejumlah wilayah, terutama sore sampai malam,” ujarnya.

BMKG juga mengingatkan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi dan Pekanbaru.

Hujan yang turun di wilayah terdampak asap berpotensi membantu membersihkan sebagian partikel di udara. Namun, kondisi kualitas udara tetap bergantung pada perkembangan titik panas, arah angin dan sumber asap.

Sementara itu, jumlah titik panas di Riau masih tinggi. Data pemantauan pukul 23.00 WIB mencatat 447 hotspot di Riau. Sebaran terbanyak berada di Pelalawan dengan 174 titik dan Indragiri Hilir sebanyak 159 titik.

Dengan masih tingginya hotspot dan kabut asap, masyarakat diimbau tetap waspada. Terutama ketika kualitas udara memburuk dan jarak pandang menurun.

Suhu udara Riau hari ini diprakirakan 23–34 derajat Celsius dengan kelembapan 50–95 persen. Kecepatan angin mencapai 10–30 kilometer per jam.**

Udara Pekanbaru Memburuk, AQI Capai 412 Warga Diminta Waspada

Tue, 25 Aug 2026 07:13:57 +0700

iniriau com, PEKANBARU – Kualitas udara di Kota Pekanbaru mengalami penurunan drastis pada Selasa (25/8/2026) pagi. Kabut asap yang menyelimuti hampir seluruh wilayah kota membuat tingkat pencemaran udara berada pada level yang mengkhawatirkan.

Berdasarkan data pemantauan pada pukul 06.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Pekanbaru mencapai angka 412 atau masuk kategori berbahaya. Sementara konsentrasi partikel halus PM2.5 tercatat sebesar 281 mikrogram per meter kubik, jauh di atas ambang batas yang aman bagi kesehatan.

Kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang menurun dan berpotensi memicu gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernapasan.

Menanggapi situasi itu, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan hingga kondisi udara kembali membaik.

“Kalau tidak ada kepentingan mendesak, sebaiknya aktivitas dilakukan di dalam rumah. Saat ini kualitas udara sedang tidak baik dan perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Markarius.

Ia menegaskan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan lebih dari dampak kabut asap. Orang tua diminta membatasi aktivitas anak di luar rumah, sementara lansia diimbau tidak terlalu lama terpapar udara terbuka.

Menurut Markarius, penggunaan masker juga menjadi langkah penting bagi warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat diminta terus memantau informasi resmi terkait perkembangan kualitas udara.

“Bagi yang harus keluar rumah, gunakan masker yang sesuai agar paparan partikel asap dapat diminimalkan. Keselamatan dan kesehatan harus menjadi prioritas,” katanya.

Pemerintah Kota Pekanbaru, lanjutnya, terus memantau perkembangan situasi bersama instansi terkait. Perubahan kondisi cuaca, arah angin, serta sumber asap menjadi faktor yang memengaruhi tingkat pencemaran udara di wilayah tersebut.

Sementara itu, data cuaca pada pagi hari menunjukkan suhu udara berada di kisaran 27 derajat Celsius dengan kelembapan mencapai 84 persen. Kecepatan angin yang hanya sekitar 4 kilometer per jam turut menyebabkan asap bertahan lebih lama di atmosfer Kota Pekanbaru.

Masyarakat diimbau tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan dengan mengurangi aktivitas luar ruang, memperbanyak konsumsi air putih, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap.**

Bupati Afni: Waspada! Siak Kebagian Asap Kiriman Kebakaran Lahan

Mon, 24 Aug 2026 22:42:35 +0700

iniriau.com, SIAK – Kabupaten Siak hingga kini masih terbebas dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Siak mengingatkan masyarakat agar tidak lengah karena ancaman asap kiriman dari daerah tetangga mulai dirasakan di sejumlah wilayah perbatasan.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengatakan, berdasarkan pemantauan terbaru hingga 24 Agustus 2026, tidak ditemukan titik panas maupun titik api di wilayah Kabupaten Siak. Kondisi tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan dan masyarakat dalam menjaga wilayah dari ancaman karhutla.

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada firespot di Kabupaten Siak. Ini berkat kerja sama semua pihak yang terus menjaga wilayah kita,” ujar Afni, Senin (24/8/2026).

Meski demikian, Afni menegaskan situasi tersebut tidak boleh membuat masyarakat menurunkan kewaspadaan. Pasalnya, sejumlah kawasan di Siak mulai terdampak asap kiriman dari kabupaten yang masih berjuang memadamkan kebakaran lahan.

Salah satu daerah yang merasakan dampak cukup signifikan adalah Kecamatan Kerinci Kanan. Wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pelalawan itu dilaporkan mengalami kabut asap yang cukup pekat dalam beberapa hari terakhir.

“Kerinci Kanan memang tidak memiliki titik api, tetapi asap dari wilayah tetangga cukup terasa dan sudah memengaruhi aktivitas masyarakat,” katanya.

Menurut Afni, asap akibat karhutla tidak mengenal batas administratif. Karena itu, meskipun kebakaran terjadi di luar wilayah Siak, dampaknya tetap dapat dirasakan masyarakat hingga ke lingkungan permukiman.

“Yang harus kita pahami, asap tidak berhenti di batas kabupaten. Dampaknya bisa masuk ke rumah-rumah warga dan mengganggu kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi lahan gambut di beberapa wilayah Siak mulai mengalami penurunan kadar air akibat musim kemarau. Situasi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kebakaran apabila tidak diantisipasi sejak dini.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Manggala Agni, kondisi musim kering tahun ini disebut memiliki kemiripan dengan situasi pada 2015 lalu, saat Riau mengalami bencana asap berkepanjangan.

“Kita tentu tidak ingin pengalaman buruk tahun 2015 terulang. Saat itu masyarakat berbulan-bulan hidup dalam kepungan asap. Karena itu pencegahan harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya.

Untuk memperkuat upaya mitigasi, Afni meminta seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah kampung, TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, kelompok PKK hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan ikut aktif melakukan pengawasan di lapangan.

Ia juga mengingatkan perusahaan dan pemilik kebun agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Jika ditemukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada pihak berwenang.

Selain itu, Pemkab Siak akan memperbarui informasi kualitas udara secara berkala melalui berbagai kanal resmi pemerintah daerah. Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebijakan yang diperlukan.

“Kita ingin semua informasi disampaikan secara terbuka. Kebijakan yang diambil harus berdasarkan kondisi riil di lapangan,” kata Afni.

Di sisi lain, Afni mengakui upaya pencegahan karhutla masih menghadapi tantangan keterbatasan anggaran di tingkat kampung. Dari 131 kampung yang ada di Siak, baru sekitar 25 kampung yang mengalokasikan anggaran khusus untuk program pencegahan dan penanganan karhutla.

Menurutnya, berkurangnya Dana Desa berdampak pada kemampuan kampung dalam mendukung operasional pencegahan kebakaran. Karena itu, keterlibatan seluruh lapisan masyarakat menjadi sangat penting untuk memperkuat deteksi dini dan pengawasan di wilayah rawan.

“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kesiapsiagaan kita. Semua pihak harus ikut mengawasi agar tidak ada kebakaran yang terjadi di Siak,” pungkasnya.**

Matangkan Konsolidasi, SMSI Kumpulkan Pengurus Lima Provinsi Besar di Jakarta

Mon, 24 Aug 2026 22:39:50 +0700

iniriau com, JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus memperluas penguatan jaringan program News Room Jaga Desa dengan menjadwalkan pengukuhan pengurus Kelompok Kerja (Pokja) di lima provinsi sekaligus. Agenda tersebut akan digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, pada 27 Agustus 2026.

Lima provinsi yang akan dikukuhkan yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Pengukuhan ini menjadi bagian dari rangkaian pembentukan Pokja News Room Jaga Desa yang sebelumnya telah berlangsung di sejumlah daerah, seperti Bali, Lampung, Banten, dan Kepulauan Riau.

Ketua Umum SMSI Firdaus menyebutkan, program tersebut bertujuan memperkuat peran media siber dalam mendukung pembangunan desa melalui penyajian informasi yang akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Pembentukan Pokja Jaga Desa merupakan upaya memperluas keterlibatan media dalam mengawal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui karya jurnalistik yang berkualitas," ujarnya.

Pelaksanaan pengukuhan yang bertepatan dengan rencana aksi demonstrasi nasional di Jakarta sempat memunculkan berbagai spekulasi. Sejumlah pihak mempertanyakan adanya kemungkinan keterkaitan antara kegiatan organisasi media tersebut dengan agenda unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal SMSI Makali Kumar menegaskan bahwa kegiatan pengukuhan murni merupakan agenda internal organisasi yang telah disusun jauh sebelumnya.

"Pengukuhan ini tidak ada hubungannya dengan aksi demonstrasi ataupun kepentingan politik tertentu. Ini adalah kegiatan organisasi dalam rangka memperkuat program News Room Jaga Desa di berbagai daerah," kata Makali.

Sebagai salah satu konstituen Dewan Pers, lanjutnya, SMSI berkomitmen menjaga independensi dan profesionalisme perusahaan media siber. Karena itu, seluruh anggota diminta tetap menjalankan fungsi pers secara objektif dan berimbang dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Menurut Makali, situasi nasional yang dinamis justru menjadi momentum bagi media untuk menghadirkan pemberitaan yang akurat dan tidak terjebak pada informasi yang belum terverifikasi.

"Kami mengajak seluruh media anggota SMSI untuk terus mengedepankan prinsip jurnalistik, menyajikan fakta secara utuh, serta menjaga ruang publik dari informasi yang menyesatkan," tegasnya.

Melalui pengukuhan Pokja News Room Jaga Desa di lima provinsi tersebut, SMSI berharap sinergi perusahaan media siber dalam mendukung pembangunan daerah dan desa dapat semakin kuat sekaligus memperluas jangkauan literasi informasi bagi masyarakat.**

Usulkan Program AMAN Bertani, Dr Meiza Apresiasi Dinas Pertanian Pekanbaru

Mon, 24 Aug 2026 20:49:34 +0700

Iniriau.com, Pekanbaru - Dalam rangka pengusulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Pemerintah Kota tahun anggaran 2027, Komisi II DPRD Pekanbaru bersama Dinas Pertanian Pekanbaru mengadakan rapat kerja guna membahas usulan pogram kerja dan alokasi anggaran yang dibutuhkan, Senin (24/08). Melalui Program AMAN Bertani, diharapkan masyarakat Pekanbaru bisa memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif.

Pada tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Pekanbaru memiliki 3 program unggulan di bidang pertanian yakni AMAN Bertani, Penyediaan Bibit dan Green House. Namun sayang, karena adanya efisiensi anggaran membuat ketiga program tersebut belum berjalan maksimal.

Program AMAN Bertani ini, nantinya akan disosialisasikan dan direalisasikan kepada masyarakat Pekanbaru terutama bagi mereka yang berada di Kecamatan Rumbai Barat, Rumbai Timur, Tenayan Raya dan Kulim.

Meski berada di kawasan perkotaan, namun ternyata wilayah Pekanbaru masih memiliki banyak lahan tidur yang bisa dimanfaatkan sebagai area pertanian. Ada beberapa komoditas pertanian yang bisa dikembangkan seperti cabai merah, cabai rawit, kacang panjang, terong, kangkung, bayam, labu, labu siam, jagung, buah pepaya, lengkeng, matoa, jambu citra, jambu kristal, anggur, semangka dan melon.

Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru, Dr Meiza Ningsih M.Ked, Sp.THT-KL mengatakan, program kerja yang diajukan oleh Dinas Pertanian Pekanbaru patut mendapatkan apresiasi. Pasalnya, program tersebut sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan bisa meningkatkan roda perekonomi terutama kalangan petani di Pekanbaru.

"Saya mengapresiasi, program kerja yang diusulkan Dinas Pertanian pada tahun 2027 nanti. AMAN Bertani, tidak hanya bisa membangkitkan semangat para petani kita tapi juga bisa meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Bibit yang disediakan pemerintah, nantinya bisa dimanfaatkan masyarakat baik secara perorangan ataupun melalui kelompok tani. Pembangunan Green House untuk pembibitan, tentunya harus segera digesa oleh Dinas Pertanian karena sudah dianggarkan tahun 2026 ini. Nantinya, lahan tidur yang selama ini diabaikan akan diubah menjadi lahan produktif berkat adanya bibit gratis yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru," Ungkap Dr Meiza kepada Iniriau.com, Senin (24/08).

Dr Meiza menambahkan, pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif sebetulnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (diubah melalui PP Nomor 57 Tahun 2016). Dimana, aturan ini menetapkan pedoman teknis tentang larangan pengeringan dan eksploitasi berlebihan pada lahan gambut guna mencegah kerusakan lingkungan.

Pada tahun angaran 2027 nanti, Dinas Pertanian Pekanbaru mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 20 Miliar. Jumlah ini turun sebesar Rp 2,4 Miliar, jika dibanding tahun 2026 yang berjumlah Rp 22,4 Miliar.

Kendati demikian, masih ada beberapa program prioritas lainnya yang digagas oleh Dinas Pertanian Pekanbaru di tahun 2027 nanti. Salah satunya adalah rehab dan renovasi kawasan Rumah Potong Hewan (RPH) yang berlokasi di Jalan Cipta Karya dan pembangunan kawasan eco wisata yang ramah pelajar. **

Kemenkum Riau Matangkan Pembinaan Posbankum

Mon, 24 Aug 2026 21:31:51 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum Riau dalam rapat koordinasi nasional terkait pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan dan penyelenggaraan bantuan hukum yang digelar secara virtual, Senin (24/8/2026).

Kegiatan yang dipimpin Kepala Pusat Pembudayaan dan Pembinaan Hukum itu membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari optimalisasi peran Posbankum hingga persiapan penjaringan Calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH) untuk periode 2028–2030.

Dalam rapat tersebut, seluruh kantor wilayah didorong untuk meningkatkan publikasi layanan Posbankum agar keberadaannya semakin dikenal masyarakat. Langkah ini dinilai penting mengingat Posbankum menjadi garda terdepan dalam memberikan akses informasi dan layanan hukum bagi warga di tingkat desa maupun kelurahan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menegaskan bahwa penguatan Posbankum merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan hukum yang lebih dekat dan mudah dijangkau masyarakat.

“Posbankum harus benar-benar hadir sebagai sarana masyarakat mendapatkan akses hukum secara cepat dan mudah. Karena itu, sosialisasi dan pembinaan akan terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas pengembangan Posbankum, rapat juga menyoroti tahapan penjaringan Calon PBH periode 2028–2030. Kanwil Kemenkum Riau diminta aktif memberikan pendampingan kepada calon lembaga pemberi bantuan hukum agar mampu memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun substansi yang ditetapkan.

Proses verifikasi dan validasi calon PBH turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Tahapan ini dinilai krusial untuk memastikan lembaga yang nantinya memberikan bantuan hukum benar-benar memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.

Rudy menambahkan, Kanwil Kemenkum Riau siap mengawal seluruh proses tersebut melalui koordinasi intensif dan pendampingan berkelanjutan kepada calon PBH di daerah.

“Kami akan memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan, sehingga kualitas layanan bantuan hukum di Riau semakin baik dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Melalui langkah tersebut, Kemenkum Riau berharap pemerataan layanan bantuan hukum dapat terus meningkat, sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat melalui akses hukum yang lebih luas dan berkualitas.**

OMC Dilanjutkan, 9 Ton Garam Disiapkan untuk Hujan Buatan di Riau

Mon, 24 Aug 2026 19:45:00 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau terus diperkuat. Pemerintah kembali melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tahap IV dengan menyiapkan sembilan ton garam untuk penyemaian awan guna memicu hujan buatan.

Kepala BPBD dan Damkar Provinsi Riau, M. Edy Afrizal, mengatakan pelaksanaan OMC diperpanjang hingga 29 Agustus 2026. Namun, proses penyemaian garam tidak dapat dilakukan setiap saat karena bergantung pada keberadaan awan yang memenuhi syarat.

“OMC kembali diperpanjang sampai 29 Agustus. Saat ini tersedia sembilan ton garam yang siap digunakan untuk penyemaian,” ujar Edy, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, tim gabungan terus memantau perkembangan cuaca secara berkala untuk mendeteksi potensi awan yang dapat dimanfaatkan dalam operasi tersebut. Penyemaian baru dilakukan apabila kondisi atmosfer memungkinkan.

“Penyemaian tidak bisa dilakukan di lokasi tertentu sesuai keinginan. Harus ada awan potensial terlebih dahulu. Karena itu pemantauan dilakukan secara intensif setiap jam,” jelasnya.

Selain fokus pada upaya menciptakan hujan buatan, BPBD Riau juga mewaspadai masuknya asap lintas provinsi yang terbawa angin dari wilayah selatan Pulau Sumatera. Berdasarkan hasil pemantauan bersama BMKG, asap dari Lampung, Sumatera Selatan, dan Jambi mulai bergerak menuju wilayah Riau dan bercampur dengan asap karhutla lokal.

“Kami mengamati adanya asap kiriman dari beberapa provinsi di selatan yang masuk ke Riau. Kondisi ini bercampur dengan asap yang berasal dari kawasan Kerumutan,” kata Edy.

Ia mengungkapkan, sebaran asap bahkan telah terpantau bergerak hingga ke wilayah Sumatera Utara seiring arah angin yang dominan bertiup dari selatan ke utara.

Meski belum seluruhnya memasuki kawasan permukiman, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kesehatan akibat paparan asap, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, bayi, ibu hamil, dan lansia.

“Langkah antisipasi terus dilakukan agar masyarakat tidak terdampak lebih luas. Salah satunya dengan menyiapkan pembagian masker di wilayah yang berpotensi terpapar asap,” tutupnya.**

Kanwil Kemenkum Riau Gandeng Polda Awasi Pelanggaran KI

Mon, 24 Aug 2026 18:30:21 +0700

iniriau com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau memperkuat sinergi dengan Polda Riau dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual (KI). Langkah tersebut diwujudkan melalui koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Kekayaan Intelektual dan jajaran penyidik Polda Riau, Senin (24/8/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Mapolda Riau itu membahas strategi pengawasan terpadu terhadap dugaan pelanggaran HKI, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan merek, hak cipta, maupun bentuk kekayaan intelektual lainnya.

PPNS Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Riau, Yuliana Manulang, mengatakan koordinasi lintas lembaga menjadi faktor penting untuk memastikan penanganan perkara HKI berjalan efektif dan sesuai ketentuan hukum.

“Sinergi antara PPNS dan penyidik Polri sangat diperlukan agar pengawasan serta penanganan dugaan pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilakukan secara optimal dan terkoordinasi,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua institusi juga menyamakan persepsi terkait pembagian tugas dan kewenangan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan perkara HKI. Kejelasan peran dinilai penting untuk mempercepat penanganan kasus sekaligus menghindari tumpang tindih kewenangan.

Selain membahas mekanisme penanganan perkara, koordinasi turut menyoroti peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menyusul selesainya Pendidikan dan Pelatihan PPNS Bidang Kekayaan Intelektual Tahun 2026 yang berlangsung sejak Juni hingga awal Agustus lalu.

Koordinator Pengawas PPNS Polda Riau, Iptu Doni Efendi, menegaskan pihaknya siap mendukung langkah-langkah pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan PPNS Kemenkum Riau.

“Koordinasi yang baik akan mempermudah pertukaran informasi dan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran kekayaan intelektual di daerah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan melalui jajaran terkait menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum. Menurutnya, kolaborasi yang terbangun menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pemegang hak kekayaan intelektual.

Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Riau dan Polda Riau sepakat membangun pola kerja yang lebih terintegrasi dalam pengawasan, pemantauan, serta penanganan perkara HKI. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum sekaligus mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat di Provinsi Riau.**

Kemenkum Riau Permudah UMK Peroleh Badan Hukum

Mon, 24 Aug 2026 17:01:00 +0700

iniriau com, PEKANBARU – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau terus mendorong pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Provinsi Riau untuk memiliki legalitas usaha melalui skema Perseroan Perorangan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kredibilitas usaha sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMK dalam mengembangkan bisnisnya.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) bertema Perseroan Perorangan: Solusi Badan Hukum Praktis, Cepat dan Terjangkau bagi UMK yang digelar di Hotel Grand Zuri Pekanbaru, Senin (24/8/2026).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, mengatakan masih banyak pelaku UMK yang menjalankan usaha tanpa badan hukum. Padahal, legalitas usaha menjadi salah satu syarat penting untuk memperluas akses pembiayaan, menjalin kerja sama bisnis, hingga meningkatkan kepercayaan konsumen.

“Melalui Perseroan Perorangan, pemerintah memberikan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memperoleh status badan hukum. Prosesnya sederhana, cepat dan biaya yang dibutuhkan juga sangat terjangkau,” kata Rudy saat membuka kegiatan.

Menurutnya, keberadaan badan hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi modal penting agar UMK bisa naik kelas dan lebih kompetitif.

“Harapan kami, para pelaku UMK tidak lagi ragu untuk mengurus legalitas usahanya. Dengan status badan hukum, usaha akan lebih mudah berkembang dan memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjalankan kegiatan bisnis,” ujarnya.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai tata cara pendirian Perseroan Perorangan. Pelaku usaha cukup menyiapkan KTP dan NPWP serta membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp50 ribu untuk memperoleh status badan hukum.

Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kanwil Kemenkum Riau, Dewi Sri Wahyuni, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Kemenkum untuk memperluas akses layanan hukum kepada masyarakat, khususnya pelaku UMK.

“Perseroan Perorangan merupakan salah satu inovasi layanan yang dirancang agar pelaku usaha mikro dan kecil dapat memperoleh badan hukum dengan mudah. Kami ingin semakin banyak UMK di Riau yang memanfaatkan fasilitas ini,” jelasnya.

Sebanyak 45 pelaku UMK binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) mengikuti kegiatan tersebut. Mereka juga mendapat pemaparan dari narasumber Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau, Gery Ismanto, serta Kanwil Kemenkum Riau, Mohd Arief.

Melalui sosialisasi ini, Kemenkum Riau berharap semakin banyak pelaku UMK yang memiliki legalitas usaha sehingga mampu meningkatkan profesionalisme, memperluas peluang pasar, dan memperkuat daya saing usaha di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.**

Prabowo Apresiasi Penanganan Kebakaran Lahan Riau

Mon, 24 Aug 2026 16:41:49 +0700

iniriau com, PEKANBARU – Presiden Prabowo Subianto menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau telah menunjukkan hasil positif. Ia meminta upaya pemadaman sekaligus pencegahan terus diperkuat agar kebakaran tidak meluas.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Riau, Senin (24/8/2026). Dalam pertemuan itu, Kepala BPBD dan Damkar Riau M Edy Afrizal memaparkan perkembangan terkini karhutla di Bumi Lancang Kuning.

Edy menyebut kondisi karhutla tahun ini memang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada 2025. Salah satu faktor yang disebut memengaruhi peningkatan tersebut adalah fenomena El Nino.

“Memang terjadi peningkatan hotspot 2026 ini dibandingkan tahun 2025 lalu, ini dipicu oleh fenomena El Nino,” ujar Edy di Posko Aju Provinsi Riau.

Berdasarkan data hingga 23 Agustus 2026, terdapat 306 hotspot yang terpantau di Riau. Dari jumlah tersebut, tujuh titik telah menjadi titik api dan masih membutuhkan penanganan.

Tujuh titik tersebut berada di Pelalawan satu titik, Indragiri Hilir dua titik, Indragiri Hulu dua titik, serta Kampar dua titik.

Edy mengatakan, kebakaran yang masih menjadi perhatian berada di wilayah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, dan Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar.

“Yang saat ini masih cukup besar titik apinya berada di Kabupaten Pelalawan di Kerumutan dan Kabupaten Kampar di Rimbo Panjang,” katanya.

Secara keseluruhan, luas lahan yang terbakar di Riau sejak Januari hingga Agustus 2026 tercatat mencapai 16.277,50 hektare. Sementara itu, total hotspot dalam periode yang sama mencapai 10.514 titik.

Dari ribuan hotspot tersebut, sebanyak 521 titik telah terkonfirmasi menjadi kebakaran. Sebagian besar telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan.

“Alhamdulillah sudah kita padamkan, sehingga yang tinggal tujuh titik. Lebih kurang 900 hektare yang terbakar saat ini, terbagi di empat kabupaten,” ungkap Edy.

Prabowo mengapresiasi kerja bersama BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengendalian karhutla di Riau.

Presiden menilai luas area yang masih terbakar jauh lebih kecil dibandingkan total luasan yang sebelumnya telah terdampak.

“Dari total luasan lahan terbakar tersebut, sekarang tinggal 900 hektare lebih saja lagi. Saya kira sudah cukup bagus itu,” ujar Prabowo.

Namun, Prabowo mengingatkan agar penanganan tidak menunggu api membesar. Setiap hotspot yang terdeteksi harus segera dipantau dan ditindaklanjuti.

“Begitu terpantau hotspot, cepat pantau. Jangan menunggu api besar baru ditangani. Cepat lakukan pencegahan,” tegasnya.

Selain memperkuat respons di lapangan, Prabowo meminta pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Ia juga membuka opsi pelibatan TNI untuk membantu masyarakat yang terkendala biaya ketika hendak membuka lahan.

“Kalau membuka lahan karena faktor biaya, silakan libatkan TNI untuk membantu. Biayanya mungkin bisa melalui KUR,” kata Prabowo.**

Orang Tua Siswa di Pekanbaru Tolak Sekolah Adakan Paket Baju Seragam

Mon, 24 Aug 2026 15:47:45 +0700

iniriau com, PEKANBARU — Sejumlah orang tua siswa di Pekanbaru meminta sekolah tidak lagi mengadakan paket pakaian seragam untuk peserta didik. Mereka menilai pembelian seragam melalui sekolah justru menambah beban biaya saat tahun ajaran baru.

Keluhan terutama muncul karena harga satu paket (lima stel) seragam disebut mencapai Rp1,6 juta hingga Rp1,8 juta. Bahkan, sejumlah orang tua mengaku harus menyiapkan dana mendekati Rp2 juta untuk kebutuhan tersebut.

Roni, bukan nama sebenarnya, mengatakan orang tua seharusnya diberikan kebebasan membeli sendiri, atau membeli bahan dan menjahit seragam sendiri. Dengan begitu, biaya dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

“Orang tua lebih memilih beli setagam sendiri atau jahit sendiri. Kita bisa memilih bahan dan menentukan biaya sesuai kemampuan. Kalau membeli melalui sekolah, biayanya bisa Rp1,6 juta sampai Rp1,8 juta. Ini cukup mahal,” ujarnya.

Menurut Roni, persoalan bukan semata-mata soal harga, tetapi juga mengenai kebijakan sekolah yang masih menyediakan paket seragam. Ia berharap Dinas Pendidikan memastikan tidak ada kewajiban maupun tekanan kepada orang tua untuk membeli seragam melalui sekolah.

“Kalau memang tidak wajib, jangan sampai orang tua merasa harus membeli dari sekolah. Sebaiknya pengadaan seragam sekolah dihentikan,” katanya.

Reni, orang tua siswa lainnya, mengaku membayar Rp1,6 juta untuk lima set pakaian seragam. Setelah pembayaran, ia diarahkan mendatangi penjahit yang telah ditentukan.

“Saya bayar Rp1,6 juta untuk lima set. Setelah itu diminta datang ke penjahit yang ditunjuk sekolah,” ujarnya.

Meski mengaku keberatan dengan besarnya biaya, Reni menilai sistem tersebut tetap memberikan kemudahan bagi orang tua yang tidak ingin mencari bahan dan penjahit sendiri.

Namun, bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, pengeluaran hingga jutaan rupiah untuk seragam dinilai cukup berat.

Dengan harga satu paket baju seragam Rp1, 7 juta, jika dibagi lima stel, maka harga satu stel baju adalah Rp340.000. Ini jelas harga yang sangat mahal.

Persoalan pengadaan seragam menjadi perhatian wali murid karena sebelumnya Pemprov Riau menegaskan bahwa pembelian baju seragam tidak harus melalui sekolah.

Karena itu, orang tua meminta Dinas Pendidikan memberikan penjelasan tegas mengenai kebijakan pengadaan seragam pada tahun ajaran 2026/2027. Termasuk apakah sekolah diperbolehkan menawarkan paket seragam, menunjuk penjahit tertentu, maupun memungut pembayaran dari orang tua.

Kejelasan kebijakan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi perbedaan praktik antar sekolah dan tidak muncul kembali keluhan mengenai pungutan maupun kewajiban membeli seragam.

Orang tua juga berharap sekolah cukup menyampaikan ketentuan model, warna dan atribut seragam, sementara pengadaan dan penjahitannya diserahkan kepada masing-masing keluarga.

Dengan demikian, orang tua memiliki pilihan untuk membeli seragam jadi, menjahit sendiri, atau memanfaatkan seragam milik anak sebelumnya yang masih layak digunakan.**

Dosen FEB UIR Masuk Top 5 Persen Ilmuwan Dunia

Mon, 24 Aug 2026 15:18:57 +0700

iniriau.com, PEKANBARU — Prestasi akademik kembali ditorehkan Universitas Islam Riau (UIR). Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Gusman Nawanir, ST., M.Sc., Ph.D., mendapat pengakuan sebagai salah satu ilmuwan yang masuk kategori World’s Top 5% Scientists versi SciRank Global.

Penghargaan tersebut diberikan melalui Certificate of Recognition SciRank Global. Dalam pemeringkatan itu, Gusman tercatat berada di peringkat 1.017.712 dunia dengan status Top 5% Verified.

Capaian tersebut tidak diraih secara instan. Gusman menyebut konsistensi melakukan penelitian dan mempublikasikan karya ilmiah menjadi salah satu faktor penting yang mengantarkannya masuk dalam daftar tersebut.

“Sebagai seorang akademisi atau dosen, setiap hari saya konsisten menulis dan melakukan publikasi ilmiah. Karya tulis ini tentunya sejalan dengan bidang ilmu yang dimiliki, yaitu manajemen,” kata Gusman, Senin (24/8/2026).

Selama ini, penelitian yang digelutinya banyak berkaitan dengan manajemen operasional dan sustainability. Dalam perkembangan riset terkini, ia mulai memperkuat perhatian pada konsep sustainable university.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendorong penerapan prinsip keberlanjutan. Kajian mengenai sustainable university tidak sebatas membahas persoalan lingkungan, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola, operasional serta aktivitas akademik.

“Fokus penelitian saya di bidang manajemen operasional dan sustainability. Untuk yang terbaru, saya banyak fokus kepada sustainability, khususnya sustainable university,” ujarnya.

Gusman menilai pengakuan SciRank Global menjadi bentuk apresiasi terhadap aktivitas riset yang selama ini dijalankan secara konsisten. Capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk menghasilkan lebih banyak penelitian yang memiliki dampak dan relevansi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Ia berharap aktivitas publikasi ilmiah di kalangan akademisi terus meningkat sehingga semakin banyak penelitian dari perguruan tinggi Indonesia yang mendapat perhatian di tingkat global.

Bagi UIR, pencapaian tersebut juga menjadi tambahan catatan positif dalam penguatan budaya riset dan publikasi ilmiah. Keberadaan akademisi yang memiliki rekam jejak publikasi di tingkat internasional diharapkan turut meningkatkan visibilitas serta reputasi perguruan tinggi di bidang penelitian.**

Kabut Asap Tak Surutkan Semangat Kemenkum Riau Siapkan Penilaian WBBM

Mon, 24 Aug 2026 14:15:42 +0700

iniriau.com, PEKANBARU – Kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pekanbaru tidak mengurangi semangat jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau dalam menjalankan tugas. Senin (24/8/2026), seluruh pegawai mengikuti apel pagi yang digelar di Ruang Serbaguna Ismail Saleh Kanwil Kemenkum Riau.

Pelaksanaan apel dipindahkan ke dalam ruangan sebagai langkah antisipasi terhadap dampak kabut asap yang tengah melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh pegawai tanpa mengurangi esensi kegiatan.

Apel dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, dan diikuti pejabat struktural, pejabat fungsional, pelaksana, PPPK, tenaga outsourcing hingga peserta Maganghub.

Dalam arahannya, Rudy mengingatkan seluruh pegawai agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak buruk kualitas udara. Ia meminta jajaran menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan yang tidak mendesak di luar kantor.

Selain itu, Rudy menyoroti persiapan Kanwil Kemenkum Riau menghadapi penilaian Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026. Menurutnya, seluruh unit kerja harus mulai memastikan kesiapan sejak sekarang tanpa menunggu jadwal penilaian resmi diumumkan.

“Seluruh data dukung, eviden, inovasi dan administrasi harus dipastikan lengkap. Kita harus siap kapan pun proses penilaian dimulai,” tegas Rudy.

Ia juga meminta setiap tim melakukan evaluasi terhadap berbagai kekurangan yang masih ditemukan, terutama pada aspek inovasi dan pelayanan yang menjadi bagian penting dalam penilaian WBBM.

Untuk memperkuat kesiapan tersebut, Kanwil Kemenkum Riau akan menggelar simulasi penilaian dalam waktu dekat. Simulasi ini diharapkan mampu mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu dibenahi sebelum tim penilai melakukan evaluasi.

Tak hanya membahas WBBM, apel pagi juga menjadi ajang koordinasi terkait penyusunan video aksi Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Rudy meminta tim yang terlibat segera menyiapkan konsep, materi, dokumentasi, serta data pendukung agar video mampu menggambarkan manfaat layanan bantuan hukum yang telah diberikan kepada masyarakat.

Melalui apel pagi ini, Kanwil Kemenkum Riau menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat budaya kerja yang disiplin, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga integritas dalam mendukung reformasi birokrasi.

Kegiatan kemudian ditutup dengan pengucapan tata nilai Kementerian Hukum sebagai bentuk penguatan komitmen seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.**

Prabowo Ancam Cabut Izin Korporasi Terlibat Pembakaran Lahan di Riau

Mon, 24 Aug 2026 14:11:53 +0700

iniriau.com, PEKANBARU - Presiden RI, Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada korporasi yang terbukti terlibat atau menyuruh masyarakat melakukan pembakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

Presiden menegaskan, pemerintah tidak akan ragu mencabut izin perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran lahan. Hal itu disampaikannya saat memimpin pertemuan bersama pejabat daerah dan unsur terkait penanggulangan karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Senin (24/8/2026).

"Kalau ada masyarakat terlibat pembakaran karena disuruh korporasi, segera selidiki dan laporkan. Kita akan tindak tegas, kita akan cabut izinnya. Siapa pun korporasinya itu. Saya tidak main-main," tegas Prabowo.

Ia meminta aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, segera menyelidiki apabila ditemukan indikasi masyarakat melakukan pembakaran karena diperintah atau dimanfaatkan oleh perusahaan.

"Saya kira dari kepolisian di sini punya peranan. Lakukan, itu menjadi tanggung jawabmu. Jangan ada yang dilindungi," ungkap Prabowo.

Orang nomor satu di Indonesia ini juga menyatakan, penindakan tidak boleh pandang bulu. Korporasi yang terbukti terlibat harus diberikan sanksi tegas, termasuk pencabutan izin.

Turut hadir pada kesempatan ini, Mendagri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jendral TNI Maruli Simanjutak serta Seskab Teddy Indra Wijaya.

Sedangkan dari unsur pemerintah daerah yang hadir, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Dr Agus Hadi Waluyo. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Abdul Haris, serta Kepala BPBD dan Damkar Riau Edy Afrizal.**

Hadapi Kabut Asap Pemprov Riau Sebar Masker di Pekanbaru dan Kampar

Mon, 24 Aug 2026 13:21:01 +0700

iniriau com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat mengantisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membagikan 14.000 masker gratis kepada masyarakat, Senin (24/8/2026).

Aksi pembagian masker dilakukan serentak di tujuh titik yang dinilai rentan terdampak asap, yakni enam lokasi di Kota Pekanbaru dan satu lokasi di Kabupaten Kampar. Kegiatan ini melibatkan puluhan aparatur sipil negara (ASN) serta mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Riau, Zulkifli, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi masyarakat dari risiko gangguan kesehatan akibat menurunnya kualitas udara.

"Sebanyak 14.000 masker kami distribusikan hari ini. Pembagiannya dilakukan di enam titik di Pekanbaru dan satu titik di Kabupaten Kampar," ujar Zulkifli.

Menurutnya, tenaga yang diterjunkan berasal dari RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan dan Dinas Kesehatan Riau. Mereka dibantu mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes, Institut Kesehatan Payung Negeri, serta Institut Al-Insyirah.

Setiap lokasi mendapatkan jatah 2.000 masker yang dibagikan langsung kepada masyarakat dan pengendara yang melintas.

Adapun titik distribusi di Pekanbaru meliputi Bundaran Tugu Zapin, Simpang Tiga, Lampu Merah Mall SKA, Simpang Pasar Pagi Arengka, Simpang Empat Kubang Garuda Sakti Panam, serta Simpang Tiga Jalan Riau. Sementara untuk wilayah Kampar, pembagian masker dipusatkan di ruas Jalan Pekanbaru-Bangkinang.

Selain pembagian masker, Dinkes Riau juga mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih menyelimuti sejumlah daerah.

Zulkifli mengimbau warga tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan yang dapat memperburuk kualitas udara. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, vitamin, dan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

"Kesadaran bersama sangat dibutuhkan agar dampak kabut asap terhadap kesehatan dapat diminimalkan," tutupnya.**