Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
LANGKAH cepat Bupati Siak dalam mendorong transparansi anggaran dan tata kelola pemerintahan menuai beragam respons. Di satu sisi diapresiasi sebagai upaya pembenahan, namun di sisi lain memunculkan pertanyaan publik: apakah transparansi ini memang kebutuhan mendesak Siak, atau sekadar strategi citra di tengah tingginya sorotan terhadap pemerintah daerah?
Sejumlah kebijakan yang menekankan keterbukaan informasi, akses data anggaran, hingga komitmen akuntabilitas publik dinilai sebagai sinyal perubahan arah kepemimpinan. Pemerintah Kabupaten Siak ingin menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak boleh lagi berjalan tertutup dan elitis.
Namun, langkah tersebut juga memantik diskusi kritis. Sebagian masyarakat mempertanyakan apakah selama ini Siak benar-benar tertutup, atau transparansi yang digaungkan saat ini hanya bersifat normatif dan administratif.
Transparansi sebagai Kebutuhan Tata Kelola
Publik menilai, transparansi bukanlah isu baru, tetapi menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Dalam teori good governance, transparansi merupakan salah satu pilar utama selain akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Transparansi dimaknai sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang jujur, mudah diakses, dan dapat dipahami masyarakat, khususnya terkait anggaran dan kebijakan publik.
Menurut teori principal agent, rakyat bertindak sebagai principal (pemberi mandat), sementara pemerintah adalah agent (pelaksana mandat). Ketertutupan informasi menciptakan ketimpangan pengetahuan (information asymmetry) yang membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Transparansi bertujuan memperkecil jarak tersebut agar publik dapat mengawasi jalannya pemerintahan. Antara Formalitas dan Substansi. Faktanya, selama ini dokumen anggaran daerah memang tersedia, namun sering kali sulit dipahami oleh masyarakat awam. Transparansi kerap berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif, bukan pada keterbukaan substansial yang memungkinkan publik ikut mengawasi dan mengoreksi kebijakan.
Karena itu, gerak cepat pemerintah daerah saat ini dinilai sebagai upaya menaikkan level transparansi dari sekadar “tersedia” menjadi “terbuka dan dapat diuji publik”.
Apakah Transparansi Membawa Kemajuan?
Di sinilah muncul sikap pesimis sebagian masyarakat. Pengalaman di banyak daerah menunjukkan, transparansi tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan. Data bisa dibuka, namun praktik penyimpangan tetap terjadi jika tidak diikuti dengan penegakan hukum dan keberanian politik, Kenapa banyak yang pesimis?
Pesimisme itu lahir dari pengalaman, bukan kebencian. Banyak daerah berteriak transparan, tapi korupsi tetap jalan.
Data dibuka, tapi tidak ada ruang koreksi kebijakan. Kritik dianggap gangguan, bukan masukan. Karena itu, publik menunggu bukti lanjutan, bukan sekadar slogan. Dalam teori open government, transparansi hanyalah prasyarat awal.
Kemajuan daerah baru tercapai jika keterbukaan diikuti oleh partisipasi publik yang bermakna, mekanisme pengawasan yang efektif, serta tindak lanjut atas kritik dan temuan masyarakat. Tanpa itu, transparansi berisiko menjadi sekadar etalase kebijakan.
Ujian Konsistensi
Langkah Bupati Siak saat ini dinilai sebagai momentum penting. Apakah transparansi akan menjadi budaya baru dalam pemerintahan daerah, atau hanya respons sesaat terhadap tekanan publik, akan diuji oleh konsistensi kebijakan ke depan. Publik menilai, keterbukaan anggaran harus diikuti dengan keberanian menata belanja daerah, memastikan program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, serta menjadikan kritik sebagai bagian dari proses perbaikan.
Transparansi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk membangun kepercayaan dan memastikan uang rakyat kembali kepada rakyat. Masa depan tata kelola Siak akan ditentukan apakah benar bergerak menuju pemerintahan yang bersih dan maju, atau berhenti pada jargon tanpa perubahan nyata.Jika keterbukaan ini konsisten, Siak berpeluang maju.
Jika hanya kosmetik, ia akan menambah daftar panjang harapan yang dikhianati. Di titik inilah peran publik, media, dan masyarakat sipil menjadi penentu transparansi hidup atau mati, bukan di tangan kepala daerah saja, tapi juga di tangan rakyatnya semoga siak jadi contoh keterbukaan indonesia kedepan..aamiin.**
