Kuansing Dipastikan Bebas Sanksi Kemendagri

PEKANBARU - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dipastikan tahun ini bebas sanksi, meski sudah memasuki Mei, APBD 2017 belum juga tuntas.

Pasalnya, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2017 yang sudah dikeluarkan Mendagri baru-baru ini, baru akan berlaku untuk pembahasan APBD 2018. Dimana disebutkan, jika 30 November tidak juga disahkan, maka sanksi pun menanti.

"Tadi malam saya berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri di Bina Keuangan daerah, apakah sanksi sudah berlaku, ternyata belum. Sanksi berlaku pada November 2017 untuk pembahasan APBD 2018," kata Ahmad Hijazi, Kamis (4/5/17).

Sanksi ini tergolong tegas, dimana jika ada suatu daerah yang abai terhadap batasan waktu yang telah ditentukan, maka kepala daerah terkait dengan hak-hak keuangannya berpotensi tak dibayarkan.

Bersamaan dengan pula, Sekdaprov mengingatkan bahwa PP 12 Tahun 2017 ini adalah peringatan untuk semua daerah, tak terkecuali Pemerintah Provinsi Riau. Ada pun kembali menyinggung APBD Kuansing, menurut Sekdaprov saat ini masih dibahas di DPRD setempat.

Bupati Kuansing Mursini juga menyatakan komitmennya untuk terus mendesak penyelesaian pembahasan APBD agar segera disahkan dan pembangunan pun bisa dimulai.

"Mereka sudah komit menyelesaikan dengan cepat. Kita sudah sampaikan juga bagaimana persoalan ini bisa segera dituntaskan. Karena nanti dampaknya juga masyarakat karena tak ada merasakan pembangunan," papar Hijazi. (riauterkini.com)