Mantan Kapolsek: Bagi Kapolsek yang Gagal Menangkan Jokowi akan Dimutasi

Iniriau.com, JAKARTA - Eks Kepala Kepolisian Sektor Pasirwangi, Garut, Jawa Barat Ajun Komisaris Sulman Aziz mengatakan sudah menjadi polisi selama 27 tahun. Eks Kapolsek Pasirwangi ini mengaku baru kali ini diperintah untuk memenangkan salah satu calon presiden, yakni Joko Widodo atau Jokowi.

“Saya ini sudah 27 tahun menjadi polisi, saya ditugaskan ke mana-mana, baru di pilpres 2019 ini, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon,” kata dia di kantor hukum dan HAM Lokataru, Jakarta, Ahad, 31 Maret 2019.

Sulman mengatakan perintah untuk memenangkan Jokowi datang dari Kepala Kepolisian Resor Garut. Perintah itu disampaikan dalam sebuah forum di Polres Garut pada Februari 2019. Ia mengaku, dalam forum itu ia diperintah untuk menggiring masyarakat supaya memilih Jokowi. Perintah yang sama juga diberikan kepada seluruh kapolsek di Kabupaten Garut. Para kapolsek, kat dia, juga disuruh untuk melakukan pendataan antara masyarakat yang memilih Jokowi dan Prabowo Subianto.

Sulman mengatakan bila gagal memenangkan Jokowi di wilayahnya, para kapolsek diancam akan dimutasi dari jabatannya. “Kalau paslon itu kalah di wilayah polsek masing-masing, maka kapolsek akan dimutasikan,” kata dia. Polisi yang telah dimutasi ke kesatuan lalu lintas Polda Jawa Barat itu mengaku tak tahu apakah perintah itu datang dari pucuk pimpinan polri atau bukan. Dia mengatakan hanya tahu diperintah oleh kapolres.

Sulman kini sudah tak menjabat sebagai kapolsek. Per 8 Maret 2019, dia dimutasi menjaid Kepala Unit Seksi Pelanggaran Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat. Dia menduga dimutasi lantaran dituduh memihak pasangan capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tudingan tersebut muncul, lantaran Sulman pernah berfoto bersama tokoh masyarakat di Pasirwangi yang menjadi ketua panitia deklarasi dukungan untuk Prabowo-Sandi. Padahal, menurut dia, foto itu merupakan lampiran laporan kegiatan pengamanan acara deklarasi untuk atasannya. Selain itu, dia juga dituding memobilisasi masyarakat untuk mendukung capres nomor urut 02.

Kapolres Garut Ajun Komisaris Besar Budi Satria Wiguna membantah memerintahkan bawahannya untuk memenangkan salah satu capres. Dia mengatakan siap diperiksa dan diberi sanksi bila terbukti memerintahkan hal tersebut. “Enggak ada, saya siap diperiksa dan bila terbukti bersalah saya siap,” kata dia.

Budi membenarkan bahwa pernah menghelat pertemuan di kantornya. Namun, dia mengatakan pertemuan tersebut merupakan rapat bulanan yang rutin dilakukan oleh kepolisian. Dia mengatakan tak memberi perintah memenangkan salah satu calon di rapat itu. “Kami ada gelar operasional setiap bulan, di situ kapolsek pada kumpul, sharing ada masalah apa, semuanya terbuka,” kata dia.

Terkait perintah mendata pendukung masing-masing capres, Budi membenarkan. Dia mengatakan pendataan itu dilakukan polisi untuk memetakan potensi konflik dalam Pemilu 2019. Pernyataan serupa juga pernah disampaikan Mabes Polri terkati survei untuk pemetaan potensi konflik tersebut. “Kami menimbang menjelang pemilu ini, kondisi menjadiagak sedikit hangat,” kata dia. (Tempo.co)