iniriau.com, Pekanbaru - Komisi III DPRD Riau beberapa telah melakukan evaluasi terhadap sejumlah BUMD di Riau. Dari hasil evaluasi tersebut, Komisi III DPRD Riau menyimpulkan kinerja BUMD di Riau masih belum maksimal alias stagnan. Hampir sebagian besar BUMD tersebut tidak mencapai target yang sudah ditetapkan.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau Edi Basri saat diwawancara iniriau.com, Selasa (23/12) di DPRD Riau, Pekanbaru.
"Evaluasi terhadap BUMD di Riau yang kita lakukan beberapa bulan lalu ini untuk melangkah ke APBD 2026. Hasilnya, BUMD kinerjanya masih stagnan, belum ada pencapaian yang signifikan seperti harapan kita," ujar Edi Basri mengawali wawancaranya.
Edi Basri merincikan sejumlah BUMD yang kinerjanya belum maksimal. Bank Riau Kepri Syariah (BRKS) baru menyumbangkan Rp98 milyar, padahal target untuk BRKS adalah sebesar Rp 109 milyar.
Ia juga meminta Pemprov Riau segera mengisi jajaran direksi BRKS yang masih kosong. Menurutnya, target tidak tercapai, juga disebabkan kekosongan pimpinan di BUMD yang menjadi tumpuan utama pendapatan daerah.
"Saya mengingatkan kembali, agar Pemprov Riau segera mengisi kekosongan pimpinan di BRKS. Itu juga jadi salah satu alasan kenapa target PAD dari bank milik daerah tersebut tidak capai target.
Kemudian, untuk PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Laki - laki berkacamata itu mengatakan agar segera membenahi kinerja beserta kinerja anak perusahaannya. Pendapatan PT SPR yang baru mencapai Rp5 milyar itu, menurut Edi Basri, hanya karena efisiensi di internal perusahaan.
"Jangan bangga dulu dengan pencapaian Rp5 milyar tersebut. Itu hanya karena efisiensi internal perusahaan saja. PT SPR punya banyak anak perusahaan, seharusnya bisa mencapai Rp50 milyar lebih," kata Edi Basri lagi.
Menyusul Riau Petroleum (RP), yang ditargetkan untuk mencapai pendapatan sebesar Rp 600 milyar. Setelah evaluasi bersama Komisi III DPRD Riau, perusahaan BUMD yang mengelola hasil minyak bumi Riau tersebut, baru mencapai pendapatan Rp230 milyar.
"Masih jauh dari target kita yang sebesar Rp600 milyar tersebut. Jadi mengambil contoh dari tiga BUMD tadi, bisa dilihat kinerja jajaran direksinya tidak sesuai harapan kita. Oleh karena itu, para jajaran direksi BUMD diminta kreatif dalam meningkatkan penghasilan perusahaannya," ujar politisi partai Gerindra Riau itu.
Dengan minimnya pendapatan BUMD di Riau, Edi Basri dengan tegas melarang jajaran direksi dan staff BUMD di Riau menerima tantiem alias bonus akhir tahun.
"Bonus itu kalau ada prestasi kerja, kalau tidak ada jangan ada yang terima tantiem. Kinerja tidak maksimal, target tidak tercapai, mau terima tantiem pula. Kalau muncul nanti di APBD Riau untuk tantiem itu, akan saya perkarakan. Tolong jadi perhatian, APBD Riau 2026 hanya Rp8,321 trilyun, anggaran semakin minim, kita harus kerja maksimal," tegas Edi Basri menutup wawancara dengan iniriau.com.
Dari data yang dihimpun iniriau.com, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah membuat kebijakan menghapus tantiem bagi BUMN. Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan BUMD di daerah.
Pembayaran tantiem itu dianggap membebankan keuangan negara dan daerah. Banyak plat perusahaan merah yang merugi, namun jajaran direksi dan komisarisnya masih menerima tantiem.
Lalu, bekerja di BUMN merupakan pengabdian kepada negara. Oleh karena itu, gaji dan bonus harus proporsional, bukan hanya untuk memperkaya diri. Tantiem atau bonus kinerja itu hanya diberikan jika perusahaan BUMN/BUMD mendapatkan keuntungan besar dan bersih.**
