Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
PENGGELEDAHAN kantor DPRD Kota Pekanbaru oleh Kejaksaan Negeri Pekan baru kembali mengundang pertanyaan publik. Gedung wakil rakyat digeledah, ruang kerja disisir, dokumen disita. Namun ujung perkara justru berhenti pada satu nama: tenaga honorer sebagai tersangka. Mungkinkah?
Publik pun bertanya: apa relevansi penggeledahan lembaga politik strategis jika yang dikorbankan hanya pegawai non-struktural?
DPRD adalah institusi pengambil keputusan anggaran, tempat lahirnya kebijakan, persetujuan proyek, dan pengawasan eksekutif. Jika dugaan korupsi sampai memerlukan penggeledahan kantor DPRD, maka logika hukumnya seharusnya menyentuh pengambil keputusan, bukan berhenti pada lapisan paling bawah.
Menetapkan tenaga honorer sebagai tersangka tanpa menyeret aktor struktural berpotensi 0memperkuat kesan lama:
yang kuat selamat, yang lemah dijadikan tameng.
Tenaga honorer tidak memiliki: kewenangan menandatangani kebijakan, hak menentukan alokasi anggaran, atau kuasa mengarahkan proyek.
Jika ia terseret, besar kemungkinan karena menjalankan perintah, bukan merancang kejahatan.
Penggeledahan ini juga memunculkan ironi. Gedung DPRD yang seharusnya menjadi simbol transparansi dan pengawasan, justru digeledah, namun tak satu pun pimpinan atau anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka. Publik berhak curiga: apakah ini penegakan hukum atau sekadar formalitas prosedural?
Penegakan hukum yang sehat harus menelusuri alur kekuasaan, bukan hanya alur administrasi. Korupsi tidak lahir dari meja honorer, tetapi dari ruang keputusan.
Jika aparat hukum ingin memulihkan kepercayaan publik, maka pengusutan tidak boleh berhenti pada aktor kecil. Siapa memberi perintah? Siapa menikmati hasil? Siapa melindungi? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab.
Tanpa keberanian menyentuh aktor kunci, penggeledahan DPRD Pekanbaru hanya akan dikenang sebagai drama besar dengan tumbal kecil.**
.jpeg)
