PEKANBARU - Inpassing guru madrasah non PNS di Provinsi Riau mencapai 1.820 guru. Dari total tersebut, diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar Rp29 miliar.
Demikian diungkapkan oleh Kepala Kantor (Kakan) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau, Ahmad Supardi usai mengikuti rapat bersama Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher di aula Kanwil Kemenag Riau, Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Kamis (9/2/2017) kemarin.
"Di Riau ada 1.820 guru yang inpassing. Tapi dananya belum," kata Ahmad Supardi kepada wartawan di aula Kanwil Kemenag Riau, Kamis siang.
Ia pun berharap Itjen Kemenag dapat sesegera mungkin menuntaskan verifikasi inspassing guru madrasah non PNS di Riau. "Karena persetujuannya dari pusat. Jadi harus dicek," tuturnya.
Sementara itu, dikatakan Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher, saat ini ada sekitar 39.000 guru bukan PNS di Indonesia yang belum diverifikasi Itjen Kemenag.
Sedangkan, pembayaran tunjangan guru bukan PNS madrasah yang sudah inpassing totalnya mencapai 82.090 guru. Kebutuhan anggaran untuk membayar hutang itu pun diperkirakan mencapai Rp1,22 triliun.
"Tahun ini harus selesai diverifikasi, sehingga hutang pembayaran inpassing ini bisa dibayarkan. Terhitung 2015,2016 dan 2017," ungkapnya.
Dijelaskan Ali, verifikasi yang dimaksudnya ialah verifikasi by name by address. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir double account (data ganda) dan pemalsuan.
"Kadang ada satu nama tapi dalam data masuk di tiga tempat yang berbeda," tandasnya.
sumber: goriau.com
Ahmad Sebut Riau Ada 1.820 Guru Inpassing Madrasah Non PNS, Belum Dibayar
Ilustrasi
