iniriau com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau tengah menjalankan proses seleksi calon Komisaris dan Direksi pada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Riau Petroleum, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), dan PT Permodalan Ekonomi Rakyat.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan seleksi dilakukan secara profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Ia meminta panitia seleksi bekerja independen dengan mengutamakan integritas, kompetensi, serta rekam jejak kandidat.
“Tidak boleh ada istilah titipan atau orang dekat. BUMD ini milik masyarakat, jadi harus dipimpin oleh orang yang profesional dan berkomitmen memajukan daerah,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, kinerja sejumlah BUMD masih belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, perbaikan harus dimulai dari proses rekrutmen yang ketat dan terbuka.
Ia juga meminta uji kelayakan dan kepatutan (UKK) melibatkan akademisi dan lembaga independen agar hasilnya akuntabel. Selain itu, pimpinan BUMD terpilih diingatkan untuk tidak menjadikan perusahaan sebagai alat politik.
“Fokus bekerja, tingkatkan keuntungan secara wajar, setorkan dividen, dan layani masyarakat. Itu tugas utama,” tegasnya.
Saat ini, panitia seleksi telah mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos administrasi dan akan mengikuti UKK pada masing-masing BUMD.**
