iniriau.com, PEKANBARU – Gelombang penolakan relokasi warga dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) kian menguat. Massa gabungan mahasiswa Pelalawan dan masyarakat memutuskan bertahan dengan mendirikan tenda dan menginap di Jalan Cut Nyak Dien, Senin (13/4/2026).
Keputusan menginap di lokasi aksi diambil setelah belum adanya kepastian dari pemerintah terkait tuntutan yang mereka suarakan. Tenda-tenda darurat didirikan di badan jalan sebagai bentuk komitmen melanjutkan aksi hingga beberapa hari ke depan.
Koordinator aksi, Wandri Simbolon, menyebut langkah tersebut terpaksa diambil agar aspirasi mereka tidak diabaikan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian atas nasib mereka yang selama ini bermukim di kawasan TNTN.
“Kami memilih bertahan di sini, bahkan harus menginap di jalan, sampai ada kejelasan. Relokasi yang direncanakan tidak bisa dipaksakan,” ujarnya.
Selain berorasi, massa juga memasang sejumlah baliho berisi penolakan relokasi. Mereka menegaskan akan tetap bertahan demi mempertahankan hak hidup dan tempat tinggal yang telah lama ditempati.
Sebelumnya, perwakilan massa sempat melakukan audiensi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau di Kantor Gubernur. Dalam pertemuan tersebut, hadir Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo, Kapolda Riau Irjen Herry Heriyawan, serta Bupati Pelalawan Zukri Misran.
Dalam audiensi itu, massa meminta pemerintah daerah menjembatani penyelesaian konflik hingga ke pemerintah pusat. Mereka juga mendorong adanya kesepakatan bersama yang menjamin hak hidup masyarakat serta penyelesaian konflik secara adil.
Massa turut menegaskan bahwa relokasi hanya bisa dilakukan jika mendapat persetujuan warga tanpa tekanan. Bahkan, jika opsi tersebut tetap diambil, pemerintah diminta menyediakan kompensasi layak, termasuk hunian, fasilitas ibadah, dan lahan pengganti bagi warga terdampak.
Hingga sore hari, massa masih bertahan di lokasi dengan tenda-tenda yang berdiri di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien. Aksi diperkirakan terus berlanjut sambil menunggu respons konkret dari pemerintah.**
