iniriau.com, PEKANBARU – Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai menarik perhatian pemerintah daerah lain. Pemko Jambi dan Pemko Payakumbuh secara khusus mempelajari percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta pengelolaan sampah melalui Lembaga Pengelola Sampah (LPS).
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pertemuan antardaerah tersebut menjadi forum berbagi pengalaman terkait strategi peningkatan pelayanan publik sekaligus optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pertemuan berlangsung di rumah dinas wali kota, Sabtu (17/1/2026).
“Pemerintah daerah yang hadir ingin melihat langsung bagaimana Pekanbaru mempercepat pelayanan, khususnya PBG, yang sebelumnya memakan waktu lama,” ujar Agung.
Ia menjelaskan, reformasi pelayanan PBG di Pekanbaru telah memangkas waktu pengurusan secara signifikan. Jika sebelumnya proses perizinan bisa berlangsung hingga enam bulan, kini PBG dapat diselesaikan dalam satu hari. “Bahkan untuk bangunan tertentu, pengurusan PBG bisa selesai hanya dalam hitungan jam. Ini bentuk komitmen kami menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan,” jelasnya.
Selain sektor perizinan, Agung menyebut pengelolaan sampah melalui LPS juga menjadi perhatian utama daerah tetangga. Menurutnya, keberadaan LPS membantu pemerintah kota menangani persoalan sampah secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
“Konsep LPS ini cukup efektif dan Pemko Jambi serta Pemko Payakumbuh tertarik menerapkannya di daerah masing-masing,” tutup Agung.**
