Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
SETIAP musim pilkada, janji itu selalu sama. Bangun jembatan Bengkalis, buka keterisolasian, dorong ekonomi, satukan daratan dan kepulauan. Janji diucapkan lantang di panggung kampanye, dicetak besar di baliho, disebar manis di media sosial. Rakyat pun percaya. Rakyat memilih.
Tapi setelah kursi diduduki, janji tinggal janji. Jembatan Bengkalis kembali jadi cerita lama yang diulang lima tahunan. Masyarakat Bengkalis dan Riau pesisir tidak kekurangan kesabaran. Yang kurang adalah kepastian. Bertahun-tahun menyeberang laut, bergantung cuaca, biaya logistik mahal, harga kebutuhan tinggi, investasi enggan masuk. Semua orang tahu dampaknya. Semua pemimpin juga tahu.
Tapi mengapa selalu berhenti di wacana?
Ironisnya, setiap Pilkada berikutnya, janji yang sama dihidupkan kembali, seolah rakyat lupa. Seolah penderitaan mobilitas, ekonomi, dan ketimpangan wilayah bisa ditebus dengan kalimat: “InsyaAllah akan kita perjuangkan.” Padahal Riau, Bengkalis bukan daerah miskin potensi. Migas, sawit ada. Pesisir strategis. Jalur ekonomi Selat Malaka terbuka. Yang tak kunjung hadir hanya keberanian politik dan konsistensi perencanaan.
Rakyat akhirnya rindu. Bukan rindu pada baliho dan berita media. Bukan rindu pada pidato. Tapi rindu pada janji yang ditepati. Jika jembatan Bengkalis terlalu besar untuk diwujudkan, katakan jujur. Jangan jadikan ia umpan elektoral yang diangkat hanya saat butuh suara, lalu ditenggelamkan saat kekuasaan sudah di tangan.
Pilkada seharusnya menjadi kontrak moral, bukan lomba retorika. Sebab pembangunan tidak dibangun dari janji, tapi dari keputusan dan keberanian. Dan hari ini, di Bengkalis dan banyak wilayah Riau lainnya, rakyat masih menunggu: kapan janji itu benar-benar menjadi jalan, bukan sekadar slogan?
Karena yang paling menyakitkan bagi rakyat bukan ditolak, melainkan diharapkan berkali-kali, lalu dilupakan lagi berkali-kali.**
.jpeg)
