Oleh Zulkarnain Kadir Pengamat Hukum dan Pemerhati Birokrasi
IMBAUAN agar aparatur tidak melakukan korupsi kembali disuarakan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau. Namun, di tengah merosotnya Survei Penilaian Integritas (SPI) Riau versi KPK RI, publik menilai imbauan saja tak lagi cukup menjawab persoalan integritas di pemerintahan daerah.
Korupsi tidak pernah lahir karena kurangnya imbauan, melainkan karena lemahnya tindakan tegas dari pucuk pimpinan. Spanduk antikorupsi, apel ASN, dan pidato seremonial dinilai sudah terlalu sering digelar, tetapi itu semua tak ada artinya tanpa pembenahan sistem dan penindakan nyata.
“Imbauan itu murah. Semua orang bisa bicara integritas. Yang mahal itu keberanian mengambil keputusan, membatalkan proyek bermasalah, menunda pengadaan rawan, dan mengevaluasi pejabat strategis.”
SPI merosot, alarm integritas berbunyi
Turunnya nilai SPI Riau menjadi sinyal kuat adanya masalah serius dalam tata kelola pemerintahan, terutama di sektor perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta mutasi jabatan. Publik menilai, jika kondisi ini hanya direspons dengan imbauan, maka krisis integritas di Riau akan terus berulang dari tahun ke tahun.
“ASN tidak butuh ceramah. Mereka butuh kepastian bahwa pelanggaran akan ditindak, bukan dilindungi."
Plt Gubri diminta bertindak, bukan sekadar bicara
Sejumlah langkah konkret dinilai perlu segera dilakukan Plt Gubernur Riau, antara lain:
. Membuka indikator SPI yang mengalami penurunan ke publik
- Mengumumkan OPD dengan tingkat kerawanan tinggi
- Menghentikan sementara praktik mutasi dan pengadaan beraroma transaksional
- Mengevaluasi pejabat strategis, bukan hanya staf pelaksana
Langkah-langkah ini dianggap lebih relevan dibanding sekadar mengulang pesan moral yang sama setiap tahun.
Keteladanan pimpinan jadi kunci
Publik juga menyoroti pentingnya keteladanan dari pimpinan daerah. Integritas menurut mereka, tidak lahir dari baliho atau slogan, tetapi dari sikap dan keputusan nyata di tingkat atas.
“Satu keputusan abu-abu dari pimpinan bisa menjadi pembenaran bagi tindakan penyimpangan di bawah. Di sinilah kepemimpinan diuji,” ujarnya.
Di tengah sorotan publik pada KPK RI, Plt Gubernur Riau dihadapkan pada pilihan tegas: melanjutkan tradisi imbauan tanpa dampak, atau mengambil langkah berani yang mungkin tidak populer secara politik, tetapi menyelamatkan integritas pemerintahan.
Karena pada akhirnya, korupsi tidak takut pada kata-kata, tetapi pada tindakan nyata. Buktinya gubri Abdul Wahid baru mengeluarkan himbauan jangan korupsi dan sebagainya, dia sudah kenak OTT KPK.**
