Fraksi PDI-P DPRD Pekanbaru

Pekanbaru, iniriau.com-Fraksi PDI Perjuangan tidak mau membahas dan memilih keluar dari rapat evaluasi Gubernur Riau terkait APBD-P dan APBD Murni 2020 di ruangan paripurna DPRD Pekanbaru yang dihadiri oleh Sekdako Pekanbaru serta jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru yang digelar pada Senin (7/10/2019) siang secara tertutup.

Alasan penolakan pembahasan evaluasi APBD P dan APBD Murni 2020 ini salah satunya disampaikan oleh Dapot Sinaga anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDI-P.

"Bagi kita tidak masalah unsur pimpinan saja yang melakukan pembahasan. Tetapi kalau evaluasi dibahas secara bersama oleh semua anggota DPRD Kota Pekanbaru tentu kita tidak setuju, sebab di DPRD Kota Pekanbaru ini belum ada terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," ungkap Dapot saat keluar dari ruang Paripurna.

Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dimaksud Dapot yakni seperti Badan Anggar (Banggar), Badan Musyarah (Banmus) serta kelengkapan lainnya. 

"Jadi rapat evaluasi ini jangan membuat bingung anggota DPRD Kota Pekanbaru yang barulah. Apalagi pembahasan evaluasi anggaran APBD 2020 ini tidak ada tatibnya. Jadi bagaimana mau dibahas anggaran ini," ungkap Dapot 

Untuk itu, lanjut Dapot pihaknya dari Fraksi PDI-P menyatakan walkout dalam pembahasan anggaran ini.

"Kita memilih walk out, kita tidak memiliki kepentingan dalam pembahasan ini. Kalau unsur pimpinan membahas anggaran ini silahkan, kami dari Fraksi PDI-P menolak ikut pembahasan yang belum ada AKD-nya," singkat Dapot.. (irc/halloriau)