Pekanbaru, iniriau.com-Sampai kini masih ada wajib pajak yang belum melunasi kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Padahal, batas waktu pembayaran sudah habis pada Senin 30 lalu.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin tidak menampik masih adanya wajib pajak yang menunggak PBB. Bahkan ada yang bertahun-tahun menunggak.
"Kami sudah inventarisir, petugas kami juga ditargetkan untuk menagih dan koreksi PBB yang ada," kata Zulhelmi Arifin, Rabu (2/10/2019).
Pria yang akrab disapa Ami itu mengatakan, ada beberapa kendala mengapa wajib PBB tidak bayar. Kata dia, ada yang beralasan tidak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Ada juga wajib pajak yang keberatan bayar pajak lantaran luas tanah yang terhutang tidak lagi sesuai lokasi sebenarnya. "Misalnya di SPPT satu hektar. Tapi tanah miliknya sudah terjual dan luasnya pun berkurang. Tentu tidak mau bayar yang satu hektar," jelasnya.
Kata Ami, Bapenda akan mengoreksi kasus tersebut. Proses pembayarannya pun bisa bertahap. Ami juga tidak menampik bahwa ada sejumlah wajib pajak besar yang menunggak.
Salah satu wajib pajak besar itu saat ini dalam proses penilaian, seperti PT Angkasa Pura II Pekanbaru. Bapenda melakukan penilaian kembali karena ada bukti baru terkait luasan tanah dan luasan bangunan.
"Ada proses pemberkasan untuk melakukan penelitian berkas untuk turun ke lapangan, guna memastikan luas tanah dan bangunan sebenarnya," ujarnya.
Ami juga mengungkap, capaian PBB sampai 30 September lalu mencapai Rp116 miliar. Jumlah itu melebihi target di triwulan III, yaitu sebesar Rp86 miliar.
"Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat yang taat pajak. Nantinya pajak ini mendukung program pembangunan kota," kata Ami.
Mantan Camat Rumbai itu menyebut, untuk capaian 11 sektor pajak, kini hampir tembus angka Rp500 miliar. " Capaian pajak daerah hingga triwulan III mencapai Rp473,7 miliar," kata dia. (irc/halloriau)
Masih Ada Wajib Pajak Belum Lunasi Kewajiban Bayar PBB
ilustrasi
