iniriau.com, PEKANBARU - Menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026, Polda Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi lintas sektoral di Aula Tribrata Mapolda Riau, Senin (27/4/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan sejak dini, seiring prediksi musim kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino. Rapat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, kepala daerah kabupaten/kota, jajaran TNI-Polri, BNPB, BMKG, hingga pelaku usaha dan instansi terkait.
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak bisa bersifat reaktif. Menurutnya, seluruh pihak harus bergerak sebelum kebakaran terjadi.
“Penanganan karhutla harus dimulai dari pencegahan. Kita tidak boleh menunggu api membesar baru bertindak,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk kesiapan infrastruktur seperti embung air, sekat kanal, serta menara pemantau di wilayah rawan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dinilai krusial dalam menekan potensi kebakaran.
Dalam forum tersebut, sejumlah perusahaan pemegang konsesi lahan juga menyatakan komitmennya untuk turut serta dalam upaya pencegahan.
Kapolda juga mengingatkan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga kesehatan dan perekonomian.
“Kesadaran kolektif harus dibangun. Karhutla bukan hanya persoalan hukum, tetapi menyangkut masa depan daerah,” tegasnya.
Ia turut menginstruksikan seluruh Kapolres di wilayah Riau untuk aktif turun ke lapangan memastikan kesiapan personel, sarana pemadaman, hingga optimalisasi patroli terpadu berbasis teknologi.
Di sisi lain, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan, termasuk opsi penerapan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan apabila kondisi darurat terjadi.
Dalam rapat itu juga terungkap bahwa Provinsi Riau memiliki sekitar 5,3 juta hektare lahan gambut, menjadikannya salah satu wilayah paling rentan terhadap karhutla di Indonesia.
Data nasional mencatat sekitar 53.000 hektare lahan terdampak kebakaran sepanjang 2026, dengan wilayah terdampak terbesar berada di Kalimantan Barat dan Riau.
Untuk itu, penguatan posko penanggulangan di tingkat daerah hingga provinsi akan terus dilakukan dengan dukungan semua pemangku kepentingan.
Kapolda Riau turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, termasuk TNI, relawan, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga media yang berperan aktif dalam penanganan karhutla selama ini.
Rapat koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi, mempercepat respons, serta mendorong langkah konkret dalam mengantisipasi ancaman karhutla sepanjang tahun 2026.**
.jpg)
