iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi pajak yang selama ini dinilai belum maksimal. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyebut sejumlah sektor strategis tengah dievaluasi, mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar minyak (BBM), hingga pajak pertambangan galian C yang beroperasi di berbagai daerah.
Ia mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara data penjualan kendaraan dengan realisasi penerimaan pajak. Kondisi tersebut mendorong Pemprov Riau melakukan pembenahan sistem dan aplikasi perpajakan agar lebih akurat dan transparan.
“Jika penjualan kendaraan meningkat, seharusnya pendapatan pajak juga bertambah. Namun kenyataannya justru menurun. Ini yang sedang kami benahi,” ujar SF Hariyanto, Rabu (7/1/2026).
Selain itu, penerimaan pajak BBM juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, potensi pajak BBM di Riau sangat besar, namun belum tergarap optimal jika dibandingkan dengan provinsi penghasil sumber daya alam lainnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Riau memperkuat pengawasan dengan meningkatkan kapasitas aparat, termasuk melatih Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), guna memastikan perhitungan pajak berjalan sesuai ketentuan, terutama pada sektor industri.
Optimalisasi juga akan dilakukan pada pajak galian C dengan pola pembagian yang lebih berimbang antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar manfaatnya dirasakan bersama. Melalui langkah ini, Pemprov Riau berharap potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan dan pajak daerah mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah.**
