PEKANBARU – Sekitar 10.000 buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K SPSI) Riau, besok akan berunjukrasa ke Kantor Gubernur, DPRD dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Untuk mengawal unjukrasa tersebut, Polda Riau bakal menurunkan 2.000 personel gabungan. Terdiri dari Polri, TNI dan Satpol PP.
Demo besar-besar buruh hutan tanaman industri dan perkebunan kelapa sawit itu, terkait regulasi yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mereka nilai merugikan mereka (buruh).
Kapolda Riau, Irjen Nandang mengingatkan para demonstran agar taat aturan yang sudah di tentukan.
Dalam kesempatan lain, Ketua KSPSI Riau, Nursal Tanjung menjelaskan, pihak keamanan sebelumnya, yakni Polres Pekanbaru kemudian Polda Riau meminta mereka mematuhi aturan dan tetap bergerak dalam koridor yang disepakati.
Adapun koridor itu menurut Nursal adalah, penyesuaian jumlah peserta jika masuk gedung dengan kapasitas gedung, tidak membahas hal yang diluar konteks tujuan unjuk rasa, tidak melakukan konvoi, arak-arakan yang akan megganggu ketertiban lalu lintas, menjaga keamanan dan ketertiban selama melakukan unjuk rasa dan melaksanakan unjuk rasa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku.
Dikatakan Nursal Tanjung, latar belakang unjuk rasa ini semata memperjuangkan hak para buruh dan pekerja HTI dan sawit yang ada di Riau.
Nantinya, ungkap Nursal, pihak koordinator dari K SPSI Riau telah menyiapkan atribut sebagai tanda agar mudah membedakan mana pengunjukrasa mana penyusup.
Pihak K SPSI ungkap Nursal, merasa khawatir aksi massa ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.
“Kita pake atribut khusus untuk peserta unjukrasa, jadi cukup menyolok untuk membedakan peserta unjukrasa dengan oknum penyusup,” tegas Nursal. (rima)
Kapolda Turunkan 2000 Personel
10.000 Buruh akan Geruduk Kantor Gubernur
Redaksi
Selasa, 00 0000 - 00:00:00 WIB
Kapolda Riau, Irjen Nandang
Pilihan Redaksi
Index1 Januari 2026, Parkir di Alfamart Gratis
DPRD dan Pemko Pekanbaru Teken MoU KUA-PPAS APBD 2026 Senilai Rp 3,049 Triliun
Puncak Milad Muhammadiyah ke-113 dan UMAM ke-4 Dihadiri Raja Muda Perlis
PHR Catat Produksi Cemerlang di Sumur Pinang East-2 Capai 2.648 BOPD
TAF Turun Reses, Warga Sampaikan Masalah Banjir dan Program Rp 100 Juta per RW
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Hukum
Eks Ketua DPRD Kuansing Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Proyek Hotel
Jumat, 13 Februari 2026 - 06:11:47 Wib Hukum
Pengeroyokan Diduga Terjadi di Koto Gasib, Polisi Telusuri Pelaku
Kamis, 12 Februari 2026 - 15:53:37 Wib Hukum
KPK Periksa 10 Saksi Tambahan di Kasus Dugaan Korupsi PUPR Riau
Kamis, 12 Februari 2026 - 13:21:36 Wib Hukum
Tak Terima Dinonaktifkan, Sudarto Gugat Ketum KONI Riau
Kamis, 12 Februari 2026 - 11:19:00 Wib Hukum