RENGAT - Tim dari Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung RI) saat ini telah memeriksa enam pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) dan lima perusahaan Duta Palma Grup.
Pemeriksaan terhadap enam pejabat Pemkab Inhu diduga terkait perizinan anak perusahaan Duta Palma Grup dilaksanakan selama dua hari, dari tanggal 18-19 Juli 2017 bertempat di aula kantor Kejaksaan Negeri Inhu.
Kepala Kejaksaan Negeri Inhu, Supardi, SH Kamis (20/7/17) membenarkan adanya pemeriksaan dalam rangka penyelidikan terhadap enam pejabat Pemkab Inhu dan lima pimpinan anak perusahaan Duta Palma Grup di Kejaksaan Inhu.
"Itu benar, namun Kejari Inhu hanya diminta untuk memfasilitasi dan menyediakan tempat dari tim Jamppidus saja, dan tidak ikut dalam pemeriksaan tersebut," tegasnya.
Selama dua hari tim yang dipimpin Haryono, SH, melakukan pemeriksaan dari pagi hingga memasuki Maghrib, enam pejabat Pemkab Inhu yaitu kepala Bappeda Junaidi Rahmat, mantan kadis Kehutanan Seno Adji, mantan kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Muhammad Bayu, mantan Asisten I HM Sadar dan mantan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu (BPM PPT) Adri Respen. Selain itu tim Jampidsus Kejagung RI juga memeriksa pihak anak perusahaan Duta Palma Grup yang terdiri dari Palma Satu, PT KAT, Seberida Subur, PT PAL dan Palma Dua.
Belum dapat diketahui secara pasti objek dari pemeriksaan dari tim Jampidsus Kejagung RI, dari Informasi yang berkembang disebutkan pemeriksaan terkait perizinan Duta Palma Grup di kabupaten Inhu yang diduga mendapatkan rekomendasi izin dari pihak Pemerintah Kabupaten Inhu, sementara perusahaan milik Surya Darmadji tersebut diduga berada di kawasan hutan. ***
sumber: riauterkini.com
Terkait Perizinan Duta Palma Grup
Tim Kejaksaan Agung Periksa 6 Pejabat Inhu
Redaksi
Selasa, 00 0000 - 00:00:00 WIB
Kepala Kejaksaan Negeri Inhu, Supardi SH
Pilihan Redaksi
IndexPuncak Milad Muhammadiyah ke-113 dan UMAM ke-4 Dihadiri Raja Muda Perlis
PHR Catat Produksi Cemerlang di Sumur Pinang East-2 Capai 2.648 BOPD
TAF Turun Reses, Warga Sampaikan Masalah Banjir dan Program Rp 100 Juta per RW
Semangat Sumpah Pemuda, KNPI Ajak Pemuda Dukung Pembangunan Daerah
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Hukum
MA Kabulkan Kasasi Jaksa, Dua Terpidana Korupsi BPR Gemilang Dieksekusi
Selasa, 16 Desember 2025 - 14:33:43 Wib Hukum
Pengamat Apresiasi Sikap Terbuka Plt Gubri Terkait Penggeledahan Rumah Dinasnya oleh KPK
Selasa, 16 Desember 2025 - 12:49:43 Wib Hukum
KPK Geledah Rumah Dinas, Plt Gubri: Kami Dukung dan Hormati Proses Hukum
Selasa, 16 Desember 2025 - 07:48:45 Wib Hukum
Kasus Dugaan Cabul Anak, Polisi Amankan Pria di Rengat Barat
Selasa, 16 Desember 2025 - 07:36:23 Wib Hukum
