iniriau.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Penetapan tersebut diputuskan dalam sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur Jakarta.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah mengkaji hasil perhitungan astronomi dan laporan rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di Indonesia. Hasilnya menunjukkan posisi hilal saat matahari terbenam masih berada di bawah ufuk sehingga belum memenuhi kriteria visibilitas.
Menteri Agama menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dalam sidang isbat yang melibatkan berbagai unsur, termasuk ormas Islam dan pakar astronomi.
“Berdasarkan data hisab dan laporan rukyat yang kami terima, hilal belum terlihat. Karena itu, disepakati 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada 19 Februari 2026,” ujar Nasaruddin.
Penjelasan teknis juga disampaikan tim Badan Hisab dan Rukyat Kemenag. Secara astronomi, ijtimak terjadi pada 17 Februari malam. Namun saat matahari terbenam, umur bulan masih sangat muda sehingga hilal belum dapat diamati secara visual.
Selain itu, ketinggian hilal di wilayah Indonesia pada hari pengamatan masih berada pada rentang minus derajat. Kondisi tersebut menyebabkan hilal tidak mungkin terlihat secara kasat mata.
Pakar astronomi dari Badan Hisab dan Rukyat Kemenag, Cecep Nurwendaya, menjelaskan bahwa posisi bulan saat itu belum memenuhi syarat visibilitas. “Saat matahari terbenam, umur hilal masih sangat muda dan posisinya masih di bawah ufuk. Karena itu secara astronomis belum memungkinkan untuk dirukyat,” jelas Cecep dalam paparannya.
Penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia sendiri menggunakan dua pendekatan, yakni metode hisab dan rukyat. Hisab menggunakan perhitungan matematis posisi benda langit, sedangkan rukyat dilakukan melalui pengamatan langsung hilal.
Pada tahun ini, perbedaan awal Ramadan kembali terjadi.
Muhammadiyah menetapkan awal puasa pada 18 Februari 2026 berdasarkan metode hisab. Sementara itu, Nahdlatul Ulama juga melakukan pemantauan hilal secara mandiri sebelum menentukan awal Ramadan. Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap menjaga toleransi dan saling menghormati perbedaan metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan suci Ramadan.
“Perbedaan ini adalah hal yang biasa dalam penentuan awal bulan Hijriah. Yang terpenting adalah menjaga ukhuwah dan persatuan umat,” tambah Nasaruddin.**