iniriau com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau menargetkan lebih dari 900 sekolah di berbagai jenjang pendidikan direvitalisasi pada tahun 2026 melalui dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Target tersebut dibahas dalam pertemuan delegasi Pemprov Riau yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, bersama jajaran Kemendikdasmen di Gedung E Kemendikdasmen, Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Dalam pertemuan itu, Syahrial Abdi didampingi Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya. Hadir pula Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, Inspektur Jenderal Kemendikdasmen Faisal Syahrul, serta perwakilan Pusat Penguatan Karakter Kemendikdasmen.
Syahrial menjelaskan, pada 2025 sebanyak 439 sekolah di Riau telah direvitalisasi, mulai dari jenjang PAUD hingga SLB. Untuk tingkat SMA terdapat 45 sekolah yang direvitalisasi dan 45 SMK, termasuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA di Kemuning, Indragiri Hilir serta USB SLB di Pagaran Tapah Darussalam, Rokan Hulu.
“Untuk tahun 2026, Riau diharapkan bisa meningkatkan jumlah sekolah yang direvitalisasi lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya,” kata Syahrial.
Ia menyebutkan, saat ini telah terdapat 76 SMA dan 33 SMK yang masuk dalam sistem usulan revitalisasi tahun 2026. Selain itu, Pemprov Riau juga mengusulkan pembangunan enam USB SMA baru.
Tak hanya revitalisasi sekolah, Riau juga mengajukan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di empat daerah, yakni Pekanbaru, Indragiri Hilir, Siak dan Kepulauan Meranti. Menurut Syahrial, Kemendikdasmen telah melakukan verifikasi lapangan dan hasil persetujuan pembangunan SNT dijadwalkan diumumkan pada 18 Mei 2026.
Dalam pertemuan tersebut turut dibahas persoalan 17 SMA dan SMK di Riau yang berdiri di atas lahan eks Caltex/Chevron yang kini berada di bawah pengelolaan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Status lahan yang masih pinjam pakai membuat sekolah-sekolah tersebut belum dapat menerima program revitalisasi karena belum memiliki sertifikat.
Namun demikian, Kemendikdasmen disebut akan mencari solusi agar sekolah-sekolah itu tetap bisa mendapatkan bantuan revitalisasi dengan syarat adanya surat pernyataan dari pihak PHR yang mengizinkan pembangunan dilakukan.
Selain pembangunan fisik, pemerintah pusat juga melanjutkan program digitalisasi sekolah. Setelah pada 2025 setiap sekolah menerima satu perangkat Smart Board atau Interactive Flat Panel (IFP), pada 2026 setiap sekolah direncanakan kembali mendapat tambahan tiga perangkat IFP.
“Dengan tambahan perangkat ini diharapkan sistem pembelajaran di sekolah semakin digital, interaktif dan mendalam,” ujar Syahrial.
Kemendikdasmen juga memastikan guru non-ASN tetap dapat mengajar dan memperoleh hak-haknya melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Sekolah diperbolehkan menggunakan maksimal 20 persen dana BOS untuk honor guru non-ASN, sekaligus mendorong pengangkatan mereka menjadi PPPK.
Sementara terkait pengawasan program revitalisasi dan penggunaan dana BOS, Kemendikdasmen menegaskan penyelesaian persoalan hukum akan lebih dulu dilakukan melalui APIP sebelum melibatkan aparat penegak hukum.
“Pihak sekolah dan guru harus mendapatkan perlindungan agar tidak takut menjalankan program revitalisasi maupun penggunaan BOS,” tegas Syahrial.**