iniriau.com, BENGKALIS – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis menggelar sosialisasi pelayanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) di Aula Kantor Camat Rupat, baru-baru ini. Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat di tingkat kecamatan hingga desa.
Acara dibuka oleh Camat Rupat, Hariadi, dan dihadiri perwakilan Kantor Imigrasi Bengkalis yang diwakili Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, I Ketut Wedha Andi Natalona. Turut hadir Kapolsek Rupat AKP Faisal, Kepala UPT Dukcapil Rupat Fitriani, para kepala desa dan lurah, Babinsa, serta Komandan Posal Rupat.
Sosialisasi ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur wilayah terkait layanan keimigrasian sekaligus meningkatkan sinergi dalam pengawasan orang asing di wilayah Rupat.
Materi disampaikan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Hendro Tri Kusumo Atmojo, dengan moderator Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian, Miftahul Ulum.
Dalam pemaparannya, Hendro menjelaskan berbagai layanan keimigrasian untuk WNI, terutama terkait pengurusan paspor, mulai dari persyaratan, jenis paspor, hingga ketentuan biaya sesuai regulasi.
Tak hanya itu, peserta juga dibekali pemahaman mengenai pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Aparatur desa diminta lebih waspada terhadap potensi keberangkatan pekerja migran nonprosedural yang rentan menjadi korban perdagangan orang.
Selain aspek pelayanan, Imigrasi juga mengenalkan pemanfaatan data keimigrasian yang dapat digunakan instansi pemerintah untuk mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum di daerah.
Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Bengkalis berharap terbangun koordinasi yang lebih solid antara imigrasi dan pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, sehingga pelayanan publik semakin optimal dan pengawasan keimigrasian berjalan efektif.
Dalam kesempatan tersebut, Hendro juga menegaskan arah baru pelayanan keimigrasian yang berorientasi pada masyarakat.
“Pelayanan imigrasi harus untuk rakyat, begitu juga fungsi keamanan, kedaulatan, hingga peran sebagai fasilitator ekonomi, pariwisata, ilmu pengetahuan, dan investasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, semangat tersebut sejalan dengan komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk menghadirkan layanan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.**