Di Tengah Efisiensi Anggaran, PAD Pekanbaru Tembus Rp1,2 Triliun

Jumat, 24 April 2026 | 11:59:18 WIB
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho (foto: Instagram h_agungnugroho).

Iniriau.com, Pekanbaru - Pemerintah Kota Pekanbaru berhasil mencatatkan lonjakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode awal 2026. Peningkatan ini terjadi di tengah tekanan anggaran, seiring kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah daerah.
Wali Kota Agung Nugroho menyebut capaian tersebut tidak terlepas dari strategi pembenahan layanan publik, terutama pada sektor perpajakan. Pemko, kata dia, kini lebih mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan agar masyarakat tidak terbebani saat mengurus kewajiban.

“Kalau prosesnya mudah, masyarakat tentu lebih mau membayar pajak. Itu yang kita dorong, pelayanan harus sederhana dan cepat,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Salah satu kebijakan yang dinilai efektif adalah pemberian stimulus berupa potongan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah ini berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Pemko juga mempercepat proses perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Agung menekankan, pengurusan izin seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) harus bisa diselesaikan dalam waktu singkat tanpa prosedur yang berbelit.

Menurutnya, kemudahan dalam perizinan akan berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan daerah, karena masyarakat menjadi lebih tertarik untuk mengurus izin sekaligus memenuhi kewajiban pajaknya.

Tak hanya dari sektor PBB dan perizinan, kontribusi PAD juga datang dari pajak reklame, hotel, restoran, serta opsen pajak lainnya. Secara keseluruhan, realisasi PAD menunjukkan peningkatan tajam, dari sekitar Rp800 miliar pada periode sebelumnya menjadi Rp1,2 triliun.

Agung menegaskan, peningkatan pendapatan daerah harus diikuti dengan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemko, lanjutnya, terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, serta peningkatan fasilitas umum dan kebersihan kota.

“Pajak yang dibayar masyarakat harus kembali dalam bentuk pembangunan. Itu komitmen kami agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” pungkasnya.**

 

Tags

Terkini