iniriau.com, Pekanbaru – Bupati Pelalawan H. Zukri menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau yang difokuskan pada pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peran bank daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan tersebut digelar di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).
Kunjungan kerja ini dipimpin anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, dan dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Riau melalui Sekretaris Daerah Syahrial Abdi, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pimpinan Bank Riau Kepri, para kepala daerah se-Riau, serta direksi BUMD.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Riau Syahrial Abdi menekankan pentingnya BUMD sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ia menyebutkan, hampir seluruh kabupaten/kota di Riau telah memiliki BUMD, namun performanya masih belum merata.
“Ke depan, dengan dukungan regulasi yang semakin kuat, tata kelola BUMD diharapkan lebih profesional dan akuntabel, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah didorong lebih jeli melihat peluang, khususnya pada sektor unggulan seperti perkebunan kelapa sawit, agar pengelolaannya memberi manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Sementara itu, Bupati Pelalawan H. Zukri dalam forum tersebut menegaskan bahwa BUMD harus menjadi penggerak utama perekonomian daerah, bukan sekadar pelengkap dalam struktur pembangunan.
Ia menilai potensi sumber daya alam di Pelalawan, terutama sektor kelapa sawit, sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui peran aktif BUMD agar memberikan nilai tambah langsung bagi masyarakat.
“BUMD perlu diberi ruang lebih luas untuk terlibat dalam sektor strategis. Dengan begitu, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD,” kata Zukri.
Lebih lanjut, ia juga mendorong adanya kebijakan yang membuka peluang kemitraan antara BUMD dengan koperasi dan masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Zukri berharap pemerintah pusat bersama DPR RI dapat memberikan dukungan regulasi yang lebih fleksibel, sehingga BUMD mampu berkembang secara profesional, adaptif, dan menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah.**
Jerry