iniriau.com, PEKANBARU – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan kondisi keuangan daerah saat ini masih berada dalam tekanan berat akibat beban utang lama dan keterbatasan ruang fiskal. Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (13/2/2026).
Dalam pertemuan yang melibatkan jajaran Kementerian Keuangan RI tersebut, Afni memaparkan secara rinci kondisi keuangan Kabupaten Siak, termasuk dampak kebijakan belanja pada masa transisi pemerintahan sebelumnya.
“Sejak awal menjabat, kami langsung dihadapkan pada beban utang yang cukup besar. Ini tentu tidak mudah, karena di satu sisi pelayanan publik harus tetap berjalan, di sisi lain keuangan harus diselamatkan,” kata Afni dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, persoalan fiskal saat ini berawal dari tunggakan kewajiban tahun 2024. Dari total kewajiban tersebut, lebih dari Rp200 miliar telah dibayarkan, namun masih tersisa sekitar Rp100 miliar yang harus diselesaikan secara bertahap.
Selain itu, tekanan fiskal juga diperparah dengan kebijakan belanja pada awal 2025 yang masih berjalan meski beban utang belum sepenuhnya terselesaikan. Kondisi ini membuat kemampuan belanja daerah menjadi sangat terbatas.
Afni mengaku telah mengambil sejumlah langkah penyelamatan, mulai dari koreksi APBD Perubahan hingga sekitar Rp700 miliar, hingga penerapan efisiensi anggaran di berbagai sektor. Namun, akumulasi beban utang tahun 2024 hingga 2025 masih diperkirakan mencapai sekitar Rp360 miliar.
Dalam kesempatan itu, Afni juga meminta percepatan pencairan kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2023 dan 2024 senilai Rp511 miliar.
“Kalau kurang salur DBH ini bisa segera dicairkan, kami optimistis bisa menuntaskan kewajiban kepada pihak ketiga dan menstabilkan kondisi fiskal daerah,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Suahasil menegaskan pemerintah pusat memahami tekanan yang sedang dialami pemerintah daerah. “Kami memahami kondisi yang disampaikan. Pemerintah pusat akan melihat skema percepatan penyaluran hak daerah, tentu dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku,” kata Suahasil.
Ia juga mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam pengelolaan belanja daerah ke depan agar tekanan fiskal serupa tidak kembali terjadi.**