iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat menindaklanjuti hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang telah dirampungkan Kementerian Dalam Negeri. Tahapan lanjutan kini difokuskan pada percepatan pelaksanaan anggaran.
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan seluruh perangkat daerah tengah menyelesaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), termasuk penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), agar program dapat segera berjalan.
“Evaluasi sudah selesai, sekarang DPA kita tuntaskan. Targetnya anggaran segera bisa digunakan,” kata SF Hariyanto, Kamis (8/1/2026).
Ia mengungkapkan APBD Riau 2026 masih dibayangi defisit sekitar Rp1,2 triliun. Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemprov menyiapkan langkah pengetatan belanja, seperti menunda sebagian belanja modal dan memangkas pengeluaran nonprioritas.
“Belanja yang tidak mendesak akan kita tunda, termasuk perjalanan dinas dan kegiatan rapat di hotel,” ujarnya.
Selain penghematan, Pemprov Riau juga membentuk tim percepatan pendapatan daerah guna mengoptimalkan potensi penerimaan yang belum tergarap maksimal.
SF Hariyanto turut meminta aparatur sipil negara meningkatkan kinerja dan disiplin agar persoalan tunda bayar dan tunda salur pada tahun sebelumnya dapat segera diselesaikan. Diketahui, APBD Provinsi Riau 2026 telah disahkan bersama DPRD Riau dengan total anggaran sebesar Rp8,321 triliun pada Rapat Paripurna DPRD Riau, 29 November 2025.**