Iniriau.com, JAKARTA - Presiden Jokowi mendukung penguatan pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI, di Istana Bogor, Jumat (19/6).
Rapat diikuti oleh pimpinan DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I, Nono Sampono, Wakil Ketua II, Mahyudin, dan Wakil Ketua III, Sultan Baktiar Najamudin. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam, pimpinan DPD menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI.
“Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripartit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Termasuk penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu, kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” ungkap La Nyalla dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
“Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” tukas La Nyalla.
Di tempat yang sama, Nono Sampono mengungkapkan, pimpinan DPD juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama terkait belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah.
“Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” urainya.
Nono juga menyinggung desakan DPD RI kepada pemerintah agar memperbaiki tata niaga garam rakyat. Terutama terkait serapan garam rakyat dan jadwal waktu impor garam yang tidak bertepatan dengan masa panen. Sehinggam garam rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan petani garam.
Sementara terkait Pilkada serentak Desember 2020, Wakil Ketua II DPD RI, Mahyudin, meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah. Khususnya, terkait bantuan dana dari pusat untuk Pilkada dengan protokol kesehatan.
“Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan,” tandasnya.
Terakhir, DPD juga membahas soal impor barang yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri.
“Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan terkait distorsi tersebut, dimana Mendag sudah menyiapkan langkah untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard,” pungkas Wakil Ketua III, Sultan Baktiar Najamudin.**
Sumber: Kumparan